Pemerintah resmi meluncurkan kerangka kebijakan fiskal 2025 yang berfokus pada transformasi ekonomi hijau, penguatan industri hilir, serta perluasan jaring pengaman sosial.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers hari Senin (25/5) menyebut bahwa postur APBN 2025 dirancang adaptif terhadap ketidakpastian global namun tetap pro-rakyat.

Target defisit dijaga pada kisaran 2,5% terhadap PDB, dengan alokasi belanja produktif yang naik 8% dibanding tahun sebelumnya.

Fokus utama kebijakan ini meliputi tiga hal: pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), subsidi tepat sasaran, serta insentif fiskal untuk sektor energi terbarukan.

Pemerintah memberikan tax allowance hingga 100% bagi investor yang membangun fasilitas penyimpanan baterai dan panel surya. Target bauran energi terbarukan 23% pada 2025 diproyeksikan tercapai lebih awal.

Program perlindungan sosial seperti Kartu Prakerja dan subsidi upah diperluas cakupannya. Tahun 2025 target penerima program bansos mencapai 25 juta keluarga.

Pekerja informal mendapat ruang baru dalam skema jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) yang diatur melalui Peraturan Pemerintah terbaru.

Dari sisi geopolitik, ketegangan rantai pasok global dan kebijakan suku bunga bank sentral AS memberikan tekanan. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa kebijakan fiskal Indonesia tetap ekspansif namun terukur.

Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2025 mencapai 5,2% didorong konsumsi rumah tangga dan investasi, sejalan dengan implementasi kebijakan fiskal yang akomodatif.

Para ekonom menilai langkah ini berani namun perlu diimbangi dengan pengawasan ketat terhadap realisasi belanja dan efektivitas insentif fiskal yang diberikan.